Usai 42 Siswa SMPN 1 Mojoanyar Sakit, Pemkab Mojokerto Evaluasi Prosedur SPPG Jabon

Oleh Redaksi 3 mnt baca
Ilustrasi pemeriksaan makanan di dapur penyedia makanan sekolah
Ilustrasi/Jatimverse.id

Evaluasi Setelah Keluhan Siswa

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengevaluasi prosedur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jabon setelah 42 siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami keluhan kesehatan.

Pemeriksaan awal menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengolahan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional SPPG itu selama 20 hari kalender.

Sertifikat Ada, Evaluasi Tetap Perlu

Dalam laporan Jatimnet yang terbit Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyebut informasi sementara dari Dinas Kesehatan: SPPG Jabon telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Namun sertifikat tidak menghapus kebutuhan mengevaluasi prosedur harian dan kepatuhan pada standar keamanan pangan.

Soal Jam Memasak

Salah satu yang diperiksa adalah waktu memasak. Al Barra mengatakan memasak seharusnya dimulai pukul 02.00 WIB, tetapi disebut berlangsung lebih awal, sekitar pukul 01.00 WIB.

Pernyataan itu menunjukkan ada persoalan proses yang perlu ditelusuri, tetapi belum membuktikan penyebab keluhan siswa.

Laporan yang sama menyatakan hubungan antara menu dan gejala belum bisa dipastikan, dan pemeriksaan masih berjalan.

Kondisi Para Siswa

Sebanyak 42 siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, muntah, atau gangguan pencernaan.

Dari jumlah itu, 27 siswa ditangani di sekolah dan 15 dirujuk ke Puskesmas Gayaman. Pihak sekolah, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait memantau kondisi siswa serta memeriksa penyebab kejadian.

Pada 8 Oktober, distribusi makanan tidak berlangsung. Sekolah menyarankan siswa membawa bekal dari rumah, dan kegiatan belajar tetap berjalan normal.

Apa yang Perlu Ditelusuri

Evaluasi sebaiknya menyisir seluruh tahapan, dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, waktu pemasakan, pengemasan, hingga distribusi.

Catatan suhu dan waktu, kebersihan peralatan, sampel makanan, dan rantai pengiriman dapat membantu pemeriksaan.

Ahli gizi bisa meninjau komposisi menu, sementara petugas kesehatan melanjutkan pemeriksaan klinis dan laboratorium sesuai kebutuhan.

Transparansi Penghentian

Penghentian sementara memberi waktu bagi pengelola memperbaiki kekurangan dan memenuhi persyaratan sebelum operasional kembali.

Publik perlu keterangan yang jelas tentang dasar penghentian, langkah koreksi, hasil pemeriksaan, dan syarat pembukaan kembali.

Penyampaian informasi itu mencegah dugaan yang belum terkonfirmasi berubah menjadi kesimpulan, dan membantu orang tua memahami tindak lanjut. Pembaruan berkala tetap perlu menjaga privasi siswa.

Pentingnya Standar Dapur Pangan Massal

Dapur yang menyiapkan makanan dalam jumlah besar menghadapi tantangan khusus. Selisih waktu antara memasak dan menyantap bisa memengaruhi keamanan makanan.

Karena itu, pengaturan jam kerja, penyimpanan, dan pengemasan lazim menjadi bagian dari standar operasional.

Pemeriksaan yang transparan membantu orang tua dan sekolah mengetahui langkah perbaikan yang dilakukan, serta memastikan layanan gizi untuk siswa kembali berjalan dengan aman.

Bagi sekolah, kejadian seperti ini menjadi pengingat untuk menyiapkan prosedur tanggap cepat, termasuk pencatatan gejala siswa dan komunikasi yang jelas dengan orang tua serta tenaga kesehatan.

Wilayah: Surabaya Raya