SURABAYA — Kepemimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi beralih kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Prosesi penyambutan berlangsung di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Minggu, 11 Oktober 2026.
Rangkaian acara mencakup tradisi pedang pora, atraksi budaya, penyerahan pataka “Bhayangkara Satya Abhiyukta”, serta laporan kesatuan. Dua rilis resmi Tribratanews Polres Trenggalek mencatat prosesi tersebut sebagai penanda pergantian pimpinan Polda Jatim.
Irjen Pol Nanang Avianto menyerahkan pataka kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Dalam rilis resmi, pataka itu disebut membawa nilai pengabdian yang harus dijaga seluruh personel.
Penyerahan pataka memiliki makna kelembagaan. Benda simbolik tersebut tidak hanya berpindah tangan, tetapi menandai beralihnya tanggung jawab komando, kesinambungan organisasi, dan kewajiban menjaga pelayanan kepolisian di wilayah Jawa Timur.
Prosesi Penyerahan Pataka
Tradisi penyambutan juga mempertemukan unsur kedinasan dengan ekspresi budaya. Pedang pora menunjukkan penghormatan formal, sementara atraksi budaya menempatkan pergantian pimpinan dalam konteks daerah yang akan dipimpin.
Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Dekananto menyampaikan rasa syukur atas amanah untuk memimpin Polda Jawa Timur. Rilis yang menjadi dasar artikel ini tidak memuat rincian program kerja, target waktu, atau kebijakan operasional baru.
Karena itu, arah kepemimpinannya belum dapat dinilai dari prosesi serah terima saja.
Bagi masyarakat, bagian terpenting setelah pergantian pimpinan adalah kesinambungan layanan. Jawa Timur memiliki wilayah luas dengan karakter perkotaan, kawasan industri, pertanian, pesisir, kepulauan, serta jalur transportasi antardaerah.
Setiap kawasan menghadirkan kebutuhan keamanan dan pelayanan yang berbeda.
Pergantian pucuk pimpinan biasanya diikuti konsolidasi internal dan penyesuaian prioritas. Namun, layanan dasar kepolisian harus tetap berjalan selama masa transisi.
Pelaporan warga, penanganan gangguan keamanan, pengaturan lalu lintas, perlindungan kelompok rentan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah tidak dapat berhenti karena perubahan jabatan.
Ukuran Kepemimpinan ke Depan
Publik juga perlu membedakan simbol prosesi dengan ukuran kinerja. Upacara memberi tanda awal, sedangkan hasil kepemimpinan akan terlihat dari kebijakan, keterbukaan informasi, respons terhadap laporan, serta konsistensi penegakan hukum.
Rilis resmi yang tersedia pada 11 Oktober menitikberatkan pada rangkaian seremonial dan pesan pengabdian. Informasi lanjutan mengenai agenda prioritas perlu menunggu penjelasan resmi berikutnya dari Polda Jawa Timur.
Dengan penyerahan pataka dan laporan kesatuan, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono secara resmi memasuki tanggung jawab baru. Bagi warga Jawa Timur, transisi ini menjadi awal untuk melihat bagaimana kepemimpinan baru menerjemahkan amanah kelembagaan menjadi pelayanan yang terasa di lapangan.
Ukuran berikutnya bukan lagi kelengkapan seremoni, melainkan informasi kebijakan yang dapat diperiksa masyarakat. Penjelasan mengenai prioritas, saluran pengaduan, evaluasi layanan, dan koordinasi dengan polres jajaran akan memberi gambaran lebih nyata tentang arah kepemimpinan baru.
Keterbukaan tersebut penting agar publik dapat membedakan pernyataan awal dengan perubahan yang benar-benar terjadi dalam pelayanan sehari-hari.
