SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar sarasehan Hari Jadi ke-81 untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional.
Forum yang dipublikasikan pada 14 Oktober 2026 ini membawa gagasan penguatan “Gerbang Baru Nusantara” sebagai arah pembahasan. Sarasehan memberi ruang refleksi, tapi publik tetap butuh hubungan yang jelas antara gagasan dan program pemerintah.
Wilayah Luas, Karakter Beragam
Jawa Timur punya wilayah luas dengan karakter ekonomi dan sosial yang beragam.
Peran nasional tidak cuma ditentukan angka pertumbuhan provinsi, tapi juga kemampuan menghubungkan kawasan industri, pertanian, pelabuhan, kota pendidikan, dan daerah kepulauan. Ketimpangan antarkawasan perlu jadi bagian pembicaraan, bukan ditutup-tutupi capaian agregat.
“Gerbang Baru Nusantara” Butuh Penjelasan
Istilah Gerbang Baru Nusantara perlu dijelaskan dalam ukuran yang mudah dipahami warga.
Program apa yang masuk, wilayah mana yang diprioritaskan, berapa lama pelaksanaannya, dan indikator keberhasilannya jadi pertanyaan penting. Tanpa penjabaran, slogan besar akan sulit dinilai setelah peringatan hari jadi selesai.
Beda dengan Rapat Pengambilan Keputusan
Sarasehan berbeda dari rapat pengambilan keputusan. Nilainya terletak pada pertukaran gagasan, pembacaan tantangan, dan penyusunan rekomendasi.
Karena itu, hasil forum sebaiknya didokumentasikan dan diumumkan. Masyarakat perlu tahu gagasan mana yang diterima, mana yang masih dikaji, dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti.
Rantai Pasok Tak Kenal Batas Administrasi
Pembangunan nasional juga butuh hubungan kuat antardaerah. Pelabuhan dan pasar di Jawa Timur melayani komoditas dari banyak kabupaten, sementara rantai pasok tidak berhenti di batas administrasi.
Infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia harus direncanakan dengan melihat hubungan antardaerah ini.
Jangan Terlalu Berpusat di Surabaya
Hari jadi memberi momentum untuk menilai pekerjaan rumah. Daerah dengan akses layanan terbatas, kemiskinan, atau kerentanan bencana memerlukan pendekatan berbeda dari pusat pertumbuhan.
Forum provinsi bisa mempertemukan pandangan kabupaten dan kota, biar kebijakan tidak terlalu berpusat pada Surabaya.
Pelibatan kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah akan memperkaya pembahasan. Tapi partisipasi harus menghasilkan catatan konkret—daftar rekomendasi dengan tenggat dan indikator, bukan rangkaian pidato yang tidak terukur.
Setelah sarasehan ini, perhatian beralih ke tindak lanjut Gerbang Baru Nusantara. Pemerintah provinsi perlu menerbitkan agenda kerja yang memperlihatkan manfaat untuk enam kawasan Jawa Timur, termasuk Madura dan wilayah tapal kuda.
Anggaran menjadi penghubung antara gagasan dan pelaksanaan. Rekomendasi yang butuh pembiayaan perlu ditempatkan dalam dokumen perencanaan, lengkap dengan sumber dana dan urutan prioritas.
Pemerataan Peran Kabupaten dan Kota
Gagasan tanpa jalur anggaran berisiko tidak bergerak begitu forum sarasehan selesai dan perhatian publik beralih ke agenda lain.
Pemerintah kabupaten dan kota juga perlu mengetahui perannya masing-masing, karena program provinsi akan sulit berjalan bila target tidak dibagi secara jelas.
Laporan berkala nantinya bisa memperlihatkan wilayah mana yang maju lebih cepat dan daerah mana yang masih membutuhkan dukungan tambahan dari provinsi.
