Struktur Pimpinan Polda Jatim Berubah
Struktur pimpinan Polda Jawa Timur dan enam kepolisian resor berubah setelah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin pelantikan sekaligus serah terima jabatan.
Acara berlangsung di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Senin, 12 Oktober 2026.
Wakapolda Baru dan Pergantian Irwasda
Jabatan Wakapolda Jawa Timur kini diemban Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumatera Utara.
Pada rangkaian yang sama, dilakukan penyerahan jabatan Irwasda karena Kombes Pol Arif Bastari mendapat penugasan baru sebagai Karopaminal Divpropam Polri.
Enam Kapolres Berganti
Enam pimpinan kewilayahan turut berganti dalam rangkaian serah terima ini.
Kapolresta Sidoarjo dijabat AKBP Bobby Adimas Candraputra, menggantikan Kombes Pol Christian Tobing.
Kapolres Ngawi diserahkan dari AKBP Prayoga Angga Widyatama kepada AKBP Mohammad Amirul Hakim.
Pergantian di Malang Raya dan Tapal Kuda
Di Malang Raya, Kapolres Batu kini dijabat AKBP Panji Gedhe Prabawa menggantikan AKBP Aris Purwanto.
Di wilayah Tapal Kuda, AKBP Lucky Permana Putra memimpin Polres Probolinggo Kota menggantikan AKBP Rico Yumasri.
Madura dan Mataraman Turut Bergantian
Pergantian juga berlangsung di Madura dan Mataraman.
Kapolres Bangkalan diserahterimakan dari AKBP Wibowo kepada AKBP Rossa Purba Bekti.
Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota kini dijabat AKBP Dody Munandar menggantikan AKBP Herdiawan Arifianto.
Enam Daerah dengan Karakter Berbeda
Rotasi ini tersebar di kawasan dengan karakter yang berbeda-beda.
Sidoarjo berhadapan dengan mobilitas metropolitan dan kawasan industri, sementara Batu memiliki arus wisata tinggi.
Probolinggo Kota menjadi simpul pergerakan menuju wilayah timur, Bangkalan berkaitan dengan koridor Suramadu, sedangkan Ngawi dan Mojokerto Kota memiliki pola lalu lintas serta kebutuhan keamanan kewilayahan masing-masing.
Bagian dari Pembinaan Organisasi
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa pergantian jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan karier personel.
Pejabat baru diharapkan segera memahami karakter wilayah serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur warga setempat.
Ukuran Keberhasilan Ada di Pelayanan
Bagi publik, pergantian pimpinan baru akan memiliki arti jika diterjemahkan menjadi pelayanan yang terukur.
Perubahan dapat dilihat dari respons pengaduan, pelayanan kepolisian, pencegahan gangguan keamanan, pengelolaan lalu lintas, dan keterbukaan informasi perkara.
Jabatan baru bukan sekadar pergantian nama pada struktur organisasi semata.
Masa Awal Kepemimpinan Jadi Periode Penting
Masa awal kepemimpinan menjadi periode untuk membaca persoalan wilayah sekaligus memastikan program yang sudah berjalan tidak terputus.
Pejabat lama berpindah tugas, sementara pejabat baru perlu membangun koordinasi tanpa mengabaikan layanan harian.
Masyarakat di enam daerah tersebut berhak mengetahui prioritas yang dipilih setelah serah terima berlangsung.
Agenda Khusus Belum Dirinci
Rilis resmi belum merinci agenda khusus masing-masing kapolres yang baru dilantik.
Karena itu, perkembangan berikutnya yang perlu dicermati adalah pernyataan prioritas, pola komunikasi publik, dan langkah awal di setiap wilayah.
Evaluasi sebaiknya bertumpu pada pelayanan serta kondisi keamanan, bukan semata seremoni pelantikan.
Kontinuitas Penanganan Perkara Jadi Taruhan
Serah terima jabatan juga harus memastikan berkas perkara, agenda operasi, dan kerja sama lintas instansi berpindah tanpa jeda.
Kontinuitas ini penting bagi warga yang sedang menunggu perkembangan laporan.
Pergantian pimpinan tidak boleh membuat pengaduan lama kembali dari awal atau kehilangan kejelasan penanggung jawab.
