SURABAYA — Seleksi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2027–2032 sudah menarik 45 pendaftar.
Pemerintah provinsi membuka proses ini untuk memperkuat kolaborasi dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah pendaftar jadi perkembangan awal, tapi belum menunjukkan siapa yang memenuhi syarat atau akan dipilih.
Butuh Jarak Kritis, Tapi Juga Kerja Sama
Dewan Pendidikan berada di posisi yang membutuhkan jarak kritis sekaligus kemampuan bekerja bersama pemerintah.
Anggotanya diharapkan membawa pengetahuan, pengalaman, dan pandangan masyarakat ke pembahasan kebijakan pendidikan. Karena itu, seleksi perlu membaca rekam jejak dan gagasan calon, tidak berhenti di kelengkapan administrasi semata.
Daftar Nama Belum Dibuka
Rilis resmi yang diverifikasi menyebut 45 calon mendaftar, tapi tidak memuat daftar nama lengkap, komposisi latar belakang, atau hasil penyaringan.
Info ini masih menunggu tahapan resmi berikutnya. Publik juga perlu menghindari anggapan bahwa pendaftaran otomatis berarti kelulusan.
Enam Tahun Berhadapan dengan Isu yang Terus Berubah
Periode 2027–2032 cukup panjang, jadi calon anggota akan berhadapan dengan persoalan yang terus berubah.
Kesenjangan akses, mutu pembelajaran, kebutuhan guru, tata kelola sekolah, dan perkembangan teknologi memerlukan pembacaan berbasis data. Dewan tidak menjalankan sekolah sehari-hari, tapi bisa memberi pertimbangan dan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan.
Keterbukaan Jadi Kunci Kepercayaan
Keterbukaan proses akan menentukan kepercayaan publik. Panitia perlu menyampaikan jadwal, kriteria, tahapan, dan cara penilaian secara mudah diperiksa.
Kalau ada wawancara atau penyampaian gagasan, ringkasan visi calon bisa membantu masyarakat memahami kualitas kandidat tanpa mengubah seleksi jadi kontestasi popularitas.
Representasi Wilayah Juga Penting
Jawa Timur punya kondisi pendidikan yang berbeda antara kota besar, kawasan industri, kepulauan, pegunungan, dan wilayah pedesaan.
Dewan yang seluruh anggotanya berasal dari pengalaman serupa bisa kesulitan membaca variasi masalah tersebut. Tapi keterwakilan tetap harus berjalan bersama kompetensi dan integritas.
Setelah anggota terpilih, ukuran kinerja perlu disiapkan dari awal—agenda kerja, mekanisme menerima masukan, dan publikasi rekomendasi akan membuat lembaga ini lebih mudah dinilai.
Empat puluh lima pendaftar menunjukkan minat yang cukup untuk menyediakan pilihan. Tantangan berikutnya justru menyaring secara adil dan membentuk tim yang mampu bekerja kolektif untuk masa kerja enam tahun mendatang.
Konflik kepentingan juga perlu diperiksa. Calon yang punya hubungan dengan lembaga pendidikan, organisasi, atau penyedia layanan harus mengungkapkannya, biar publik memahami posisi mereka.
Masa Tanggapan Masyarakat Perlu Dibuka
Keterbukaan semacam ini tidak otomatis menggugurkan calon, tapi membantu memastikan keputusan dewan nantinya tidak diarahkan untuk kepentingan tertentu.
Panitia seleksi sebaiknya membuka masa tanggapan masyarakat setelah daftar calon yang lolos administrasi diumumkan ke publik.
Masukan dari masyarakat harus disertai bukti dan diverifikasi, sehingga mekanisme ini tidak berubah jadi ruang serangan pribadi terhadap salah satu dari 45 pendaftar.
