Rapat Tiga Jam di Bakesbangpol
Bawaslu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo membahas persiapan program Kader Demokrasi 2027 dalam rapat koordinasi pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB di Kantor Bakesbangpol dan berlangsung tiga jam. Hadir pula unsur KPU, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Timur, dan Kementerian Agama.
Rilis Bawaslu Kota Probolinggo terbit pada 9 Oktober 2026 pukul 15.06 WIB.
Target 20 Pertemuan
Bakesbangpol merencanakan 20 kali pertemuan. Sasarannya sekitar 46 SMA, SMK, dan MA, dengan fokus siswa kelas X.
Aries Rachmanto, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kota Probolinggo, menyampaikan arah rencana itu.
“Kami merencanakan konsep yang lebih intensif dengan target 20 kali pertemuan.”
Bawaslu mengusulkan kegiatan tatap muka diperkuat. Alasannya, metode daring sebelumnya dinilai kurang menjaga konsistensi kehadiran peserta.
Satu Format Belum Tentu Cocok untuk Semua
Masukan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa kebutuhan setiap sekolah bisa berbeda. Aturan penggunaan telepon seluler dan izin keluar lingkungan pondok menjadi contoh yang disinggung.
Rapat ini juga mempertemukan lembaga yang berhubungan dengan pemilu, pendidikan, dan madrasah. Penjadwalan dan aturan masing-masing sekolah pun menjadi bagian penting dari rancangan.
Fokus pembahasan bergeser dari evaluasi kegiatan 2026 ke desain program tahun berikutnya.
Tahap Berikutnya
Langkah selanjutnya meliputi penyusunan pedoman, penentuan sekolah dan siswa yang memenuhi kriteria, koordinasi dengan guru, serta kesepakatan jadwal.
Bakesbangpol menargetkan draf pedoman beserta daftar siswa dan guru pendamping rampung pada Desember 2026.
Kader demokrasi bisa menjadi ruang belajar tentang partisipasi dan pengawasan pemilu di luar masa kampanye. Meski begitu, kegiatan untuk pelajar perlu disusun secara netral, sesuai usia, dan tidak mengganggu jam belajar.
Rencana, Bukan Capaian
Angka 20 pertemuan dan 46 sekolah masih berstatus target. Keduanya belum menunjukkan berapa sekolah yang akhirnya ikut atau seberapa rutin siswa hadir.
Publik dapat menilai perkembangannya lewat isi kurikulum, metode pembelajaran, tingkat kehadiran, dan cara peserta menyampaikan evaluasi.
Bagi warga Probolinggo, berita ini memberi gambaran kerja kelembagaan pada masa nontahapan pemilu. Ukuran yang lebih bermakna bukan sekadar jumlah rapat, melainkan tindak lanjut yang bisa dilacak dan akses pendidikan politik yang setara bagi siswa.
Mengapa Pendidikan Demokrasi untuk Pelajar
Siswa kelas X berada pada usia ketika pemahaman tentang partisipasi warga mulai terbentuk. Pengenalan dini tentang hak pilih dan pengawasan pemilu dapat membantu mereka menjadi pemilih yang kritis.
Agar bermanfaat, materi perlu disampaikan secara netral dan ringan, dengan contoh yang dekat dengan keseharian pelajar.
Keterlibatan guru pendamping juga penting supaya kegiatan sejalan dengan kalender sekolah. Kolaborasi antarlembaga yang hadir dalam rapat ini menjadi modal awal untuk menyusun program yang bisa dijalankan secara konsisten.
