Serah Terima di Surabaya
Tugas Ibu Asuh Polisi Wanita Polda Jawa Timur resmi berganti. Ny. Lenia M. Dekananto menerima amanah dari Ny. Dewi Nanang Avianto dalam serah terima di Surabaya pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Rilis Polda Jawa Timur yang terbit 12 Oktober menyebut kegiatan dihadiri pejabat utama, kapolres jajaran, pengurus Bhayangkari, dan Polwan. Pergantian itu mengikuti perubahan kepemimpinan di lingkungan Polda Jawa Timur.
Dalam sambutan perdananya, Lenia menyampaikan perhatian pada kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Ia menilai ketenangan kehidupan pribadi dapat mendukung Polwan saat menjalankan tugas bagi institusi dan masyarakat.
Pembinaan, Bukan Rantai Komando
Peran Ibu Asuh bersifat pembinaan dan pendampingan, bukan bagian dari rantai komando operasional. Batas ini penting agar dukungan kesejahteraan tidak tercampur dengan keputusan penegakan hukum, promosi, atau penilaian kinerja yang punya mekanisme resmi.
Polwan menghadapi tuntutan profesi yang sama dengan personel lain, ditambah kebutuhan khusus di bidang kesehatan, keluarga, pengasuhan, dan lingkungan kerja. Program pendampingan perlu mendengar pengalaman personel dari berbagai fungsi dan tingkat kepangkatan.
Keluarga, Kesehatan Mental, dan Karier
Keharmonisan keluarga tidak boleh dipahami sebagai beban yang hanya diletakkan pada perempuan. Institusi dapat mendukung lewat jadwal yang wajar, akses konseling, perlindungan dari pelecehan, ruang laktasi, dan kebijakan yang memungkinkan personel menjalankan tanggung jawab keluarga tanpa diskriminasi.
Kesejahteraan juga mencakup kesehatan mental. Tugas kepolisian dapat mempertemukan personel dengan konflik, korban, tekanan publik, dan jam kerja panjang. Layanan psikologis yang rahasia dan mudah diakses membantu mencegah masalah berkembang tanpa penanganan.
Pembinaan juga dapat memuat pengembangan kompetensi. Kesempatan pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan penugasan strategis membantu Polwan berkembang sesuai kemampuan. Kesejahteraan bukan hanya bantuan saat ada masalah, tetapi juga peluang karier yang adil.
Saluran Umpan Balik dan Kerahasiaan
Program pembinaan perlu saluran umpan balik. Polwan di polres yang jauh dari Surabaya harus punya kesempatan menyampaikan kebutuhan, bukan hanya peserta di markas polda. Data agregat bisa dipakai menentukan prioritas tanpa membuka identitas personal.
Pendampingan harus punya batas kerahasiaan yang jelas. Masalah kesehatan, keluarga, atau pelecehan tidak boleh menjadi bahan penilaian informal maupun percakapan terbuka. Personel perlu tahu siapa yang dapat mengakses informasi dan jalur resmi apa yang tersedia bila kasus perlu pemeriksaan.
Serah terima ini bersifat internal, tetapi dampaknya bisa terkait kualitas pelayanan publik. Personel yang sehat, aman, dan didukung lebih mampu bekerja profesional.
Evaluasi tahunan dapat memotret penggunaan layanan, jenis kebutuhan, dan perbaikan yang dicapai tanpa membuka identitas. Amanah baru akan dinilai dari program yang bisa diakses, tindak lanjut keluhan, dan perbaikan lingkungan kerja Polwan di seluruh Jawa Timur.
Pada akhirnya, dukungan kesejahteraan paling bermakna ketika dirasakan langsung oleh Polwan di tingkat polres dan polsek, bukan hanya di markas besar.
