Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Lamongan menargetkan 16 kursi DPRD pada Pemilu 2029.
Target ini naik dari 12 kursi yang diraih partai tersebut pada pemilu sebelumnya.
Disampaikan dalam Konsolidasi Kepengurusan
Ketua DPC PKB Lamongan, Abdul Ghofur, menyampaikan target tersebut dalam agenda konsolidasi kepengurusan partai pada Minggu, 27 September.
Konsolidasi ini menjadi momentum bagi partai untuk menyusun langkah menuju pemilu berikutnya.
Tren Kenaikan Kursi Sejak 2019
Pada Pemilu 2019, PKB Lamongan meraih 10 kursi DPRD.
Jumlah itu kemudian naik menjadi 12 kursi pada Pemilu 2024, dari total 50 kursi yang tersedia di DPRD Lamongan.
Sembilan Isu Hasil Musyawarah Kerja
DPC PKB Lamongan juga mengumumkan sembilan isu hasil musyawarah kerja cabang sebagai agenda partai.
Sembilan isu itu meliputi kemiskinan, infrastruktur, petani dan nelayan, pendidikan dan pesantren, Makan Bergizi Gratis, pelayanan publik, fiskal daerah, desa, serta banjir dan kekeringan.
Ambang Batas Parlemen Turut Dibahas
Dalam kesempatan yang sama, PKB Lamongan juga menyinggung wacana perubahan ambang batas parlemen nasional menjelang Pemilu 2029.
Wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi aturan final yang mengikat.
Sembilan Isu Jadi Agenda Kerja Legislator
Dengan posisi PKB di DPRD Lamongan, sembilan isu yang disebut pengurus ini diharapkan dapat diperjuangkan melalui usulan kebijakan di tingkat legislatif.
Keputusan atas usulan tersebut tetap melibatkan pembahasan bersama pemerintah daerah dan fraksi-fraksi lain di DPRD.
Target Ambisius Menuju 2029
Target 16 kursi ini menjadi ambisi elektoral PKB Lamongan untuk empat tahun mendatang.
Sembilan isu yang telah disusun akan menjadi arah kerja partai ini di tengah masyarakat Lamongan hingga pemilu berikutnya digelar.
Mengukur Kerja Nyata di Lapangan
Target kursi yang lebih tinggi biasanya membutuhkan strategi pemenangan yang berbeda di setiap daerah pemilihan yang ada di Lamongan.
Sembilan isu yang disusun DPC PKB Lamongan mencerminkan kebutuhan warga sehari-hari, mulai dari infrastruktur hingga ketahanan pangan.
Kinerja fraksi PKB di DPRD dalam mengawal isu-isu tersebut akan menjadi penilaian warga menjelang pemilu mendatang.
Konsolidasi kepengurusan seperti ini biasanya menjadi langkah awal partai politik dalam menyusun strategi jangka panjang menuju kontestasi elektoral berikutnya.
Warga Lamongan dapat menjadikan sembilan isu yang disampaikan pengurus PKB ini sebagai acuan untuk menagih kerja nyata para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing.
Dukungan struktur partai hingga tingkat desa turut menjadi modal penting bagi PKB Lamongan dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2029.
Abdul Ghofur menyebut konsolidasi ini akan berlanjut dengan penyusunan rencana kerja yang lebih rinci untuk setiap daerah pemilihan di Lamongan.
Warga Lamongan dari berbagai kalangan turut hadir dalam agenda konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya partai mendekatkan diri dengan masyarakat.
