Sebelas anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini membuka babak baru bagi lembaga yang seharusnya menjembatani suara warga dengan kebijakan pendidikan daerah.
Bukan Sekadar Seremoni
Dewan Pendidikan berisi unsur pendidik dan masyarakat. Posisinya idealnya tidak berhenti sebagai pelengkap acara pemerintah daerah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan pemerintah tidak bisa menghadapi tantangan pendidikan sendirian. Pesan ini relevan, tetapi kolaborasi baru bermakna jika punya jalur kerja yang jelas.
Dewan perlu menjelaskan bagaimana aduan warga diterima, siapa yang memverifikasi, dan berapa lama tanggapan diberikan. Tanpa prosedur terbuka, badan representasi mudah terjebak menjadi forum konsultasi yang hanya aktif saat diminta.
Memetakan Ketimpangan Layanan
Gresik memiliki kawasan industri, permukiman padat, wilayah perdesaan, hingga Pulau Bawean dengan hambatan geografis berbeda. Rata-rata tingkat kabupaten bisa menyembunyikan persoalan nyata di lapangan.
Masalah itu mencakup transportasi sekolah, kekurangan guru mata pelajaran, akses internet, kondisi ruang kelas, sampai kebutuhan pendidikan inklusif di lokasi tertentu. Peta masalah per kecamatan akan membuat anggaran dan intervensi lebih tepat sasaran.
Tanpa peta yang rinci, program bisa jatuh merata tanpa memperhitungkan wilayah yang sebetulnya paling membutuhkan perhatian lebih besar.
Menjaga Jarak Kritis
Dewan perlu menjaga jarak kritis sekaligus produktif dengan pemerintah. Dukungan terhadap program tidak berarti menghilangkan fungsi evaluasi.
Laporan singkat triwulanan bisa memuat isu yang diterima, sekolah yang dikunjungi, rekomendasi yang dikeluarkan, dan tindak lanjutnya. Format sederhana ini memberi orang tua dan guru dasar untuk menilai apakah suara mereka benar-benar didengar.
Pola kerja seperti ini juga memudahkan wartawan dan warga memantau capaian dewan dari waktu ke waktu, bukan hanya dari kesan pada hari pengukuhan.
Suara yang Sering Terlewat
Representasi kelompok yang jarang terdengar perlu dijaga: murid, penyandang disabilitas, keluarga miskin, sekolah swasta kecil, guru honorer, dan warga kepulauan.
Forum dengar pendapat sebaiknya tidak hanya berlangsung di pusat kabupaten. Pertemuan bergerak atau kanal digital ramah gawai dapat memperluas partisipasi, disertai perlindungan identitas untuk pengaduan sensitif seperti perundungan.
Perhatian khusus juga perlu diberikan pada murid di pesisir dan kepulauan yang selama ini kerap tertinggal dari program-program berbasis daratan utama.
Ukuran Keberhasilan ke Depan
Pengukuhan ini paling bernilai jika diliput sebagai awal kontrak publik, bukan akhir proses. Pertanyaan lanjutan mencakup latar belakang sebelas anggota, mekanisme pemilihan, dan rencana kerja seratus hari.
Keterbukaan agenda dan notulensi menjadi tolok ukur awal yang konkret. Dewan dapat menerbitkan kalender kunjungan sekolah dan daftar isu prioritas tanpa menyebut identitas pengadu, sehingga masyarakat bisa ikut menyumbang bukti sekaligus mencegah keputusan yang hanya berdasar satu kasus.
Dengan begitu, Dewan Pendidikan Gresik dapat dinilai dari kemampuannya mengubah aspirasi menjadi perbaikan terukur, bukan dari banyaknya rapat yang dihadiri.
Publik pada akhirnya akan menagih bukti di lapangan: apakah keluhan orang tua benar-benar sampai ke meja pengambil kebijakan dan berujung pada perbaikan nyata di sekolah masing-masing.
