Proyek penerangan jalan di Kabupaten Madiun kini jadi contoh bagi daerah lain.
Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, datang langsung ke Madiun untuk mempelajari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang dipakai dalam proyek ini.
7.459 Titik Lampu LED
Proyek penerangan jalan umum Kabupaten Madiun mencakup 7.459 titik lampu LED yang tersebar di sekitar 300 kilometer ruas jalan.
Nilai investasinya mencapai Rp113,5 miliar, dengan masa kerja sama selama 10 tahun 9 bulan antara pemerintah daerah dan badan usaha pelaksana.
Skema KPBU dipilih karena memungkinkan pembangunan infrastruktur skala besar tanpa membebani anggaran daerah sekaligus di tahun berjalan.
Investasi Besar, Kewajiban Jangka Panjang
Nilai investasi yang besar ini perlu dibaca bersamaan dengan kewajiban pembayaran pemerintah daerah selama masa kontrak berjalan.
Skema KPBU biasanya mengikat pembayaran tahunan dalam bentuk availability payment, tergantung kinerja layanan yang diberikan badan usaha.
Penerangan jalan yang memadai dapat menunjang keamanan perjalanan malam hari sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitar ruas jalan.
Mutu Layanan Jadi Kunci
Meski begitu, manfaat proyek ini baru benar-benar terasa jika lampu-lampu itu memang menyala dengan andal.
Kecepatan perbaikan saat ada kerusakan dan pemerataan lokasi titik lampu juga jadi indikator penting keberhasilan proyek semacam ini.
Ketertarikan Pemkab Pemalang menunjukkan skema KPBU penerangan jalan mulai dilirik banyak daerah sebagai solusi pembiayaan infrastruktur.
Bagi warga Madiun sendiri, ukuran keberhasilan yang paling nyata tetap soal jalan yang terang dan aman dilalui setiap malam.
Ke depan, publik tentu berharap ada laporan rutin soal jumlah gangguan lampu dan kecepatan penanganannya, sebagai bentuk akuntabilitas proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini.
Skema KPBU Mulai Diminati Daerah Lain
Skema KPBU sendiri makin banyak dilirik pemerintah daerah lain untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa menguras APBD sekaligus.
Selain penerangan jalan, skema serupa juga mulai diterapkan untuk proyek air minum dan pengelolaan sampah di beberapa daerah di Indonesia.
Kunjungan Pemkab Pemalang ke Madiun menunjukkan proyek ini dianggap berhasil sebagai contoh penerapan skema pembiayaan alternatif tersebut.
Yang Perlu Dipantau Warga
Warga Madiun bisa turut memantau kondisi lampu jalan di lingkungannya dan melaporkan jika ada titik yang padam dalam waktu lama.
Kanal pengaduan resmi pemerintah daerah biasanya tersedia lewat aplikasi layanan publik atau nomor kontak dinas terkait.
Transparansi laporan kinerja proyek KPBU ini penting agar warga bisa menilai apakah investasi besar tersebut benar-benar sepadan dengan manfaat yang dirasakan.
Penerapan skema serupa di daerah lain tentu perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Pembelajaran dari Madiun bisa jadi modal berharga agar daerah lain tidak mengulang kesalahan yang sama saat merancang proyek KPBU serupa.
