Kesiapan Pemkab Nganjuk
Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyatakan siap memperbaiki perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Kesiapan ini disampaikan menyusul evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Pernyataan tersebut penting karena kualitas anggaran daerah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan format administrasi.
Hubungan yang jelas antara masalah warga, sasaran program, dan hasil yang dicapai menjadi kunci utama.
Ketika Indikator Tak Menggambarkan Perubahan Nyata
Perencanaan anggaran sering bermasalah ketika satu indikator tidak menggambarkan perubahan nyata di lapangan.
Sebagai contoh, jumlah rapat atau peserta pelatihan bisa saja tercapai sesuai target.
Namun angka itu belum tentu menunjukkan apakah jalan menjadi lebih baik atau angka stunting menurun.
Setiap program perlu membedakan antara keluaran kegiatan dengan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Temuan yang Perlu Ditindaklanjuti
Evaluasi BPKP berpotensi menemukan program yang tumpang tindih antarorganisasi perangkat daerah.
Harga satuan yang tidak efisien dan target yang tidak didukung data awal juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini.
Tindak lanjut dari evaluasi seharusnya memuat rekomendasi jelas, penanggung jawab, dan tenggat waktu penyelesaian.
Tanpa matriks yang jelas, pernyataan “siap mengoptimalkan” akan sulit diawasi keberhasilannya oleh publik.
Perbaikan Bukan Berarti Selalu Memangkas
Perbaikan anggaran tidak selalu berarti memangkas seluruh program yang ada.
Program yang sudah terbukti efektif justru mungkin memerlukan tambahan dana untuk diperluas manfaatnya.
Sebaliknya, kegiatan berbiaya kecil namun tanpa manfaat jelas tetap layak untuk dihentikan.
Keputusan tersebut harus mempertimbangkan layanan wajib bagi masyarakat dan kelompok rentan yang bergantung pada program itu.
Transparansi sebagai Kunci
Transparansi menjadi pelindung dari dua risiko sekaligus, yaitu rekomendasi yang tidak dijalankan dan perubahan yang disusupi kepentingan baru.
Pemkab Nganjuk dapat mempublikasikan ringkasan temuan evaluasi tanpa membuka informasi yang memang dikecualikan.
DPRD Nganjuk perlu menguji dasar perubahan anggaran dan konsekuensinya bagi kecamatan atau desa yang terdampak.
Masyarakat juga dapat memberi masukan bila data pemerintah dirasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menanti Hasil Nyata
Perbandingan antara dokumen rencana awal dan revisi akan menunjukkan perubahan target, penerima, dan biaya program.
Setelah tahun anggaran berjalan, realisasi dan hasil program tersebut perlu terus diperiksa secara berkala.
Nilai sebuah evaluasi bukan terletak pada tebalnya laporan, melainkan pada keputusan yang lebih tajam dan pemborosan yang berkurang.
Pada akhirnya, warga Nganjuk menanti layanan publik yang benar-benar membaik sebagai bukti nyata dari evaluasi BPKP ini.
Partisipasi warga idealnya ditempatkan sebelum keputusan anggaran final diambil, bukan setelah semua anggaran terkunci.
Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan petani kecil perlu memperoleh akses yang sama agar prioritas anggaran tidak hanya mencerminkan pihak yang paling mudah hadir dalam rapat.
Pemkab juga perlu menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, pengadaan barang jasa, dan pelaporan kinerja di lapangan.
