Forum Dengar Pendapat di Kota Malang
Komisi E DPRD Jawa Timur mulai menghimpun masukan untuk pembaruan regulasi kepemudaan dan keolahragaan.
Masukan dihimpun lewat forum diskusi dan dengar pendapat yang digelar di Kota Malang pada 28 September 2026 pukul 07.08 WIB.
Forum ini melibatkan organisasi olahraga, lembaga pendidikan, dan perangkat pemerintah daerah.
Hasil forum akan menjadi bahan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Langkah ini penting karena sistem olahraga daerah tidak cukup dinilai hanya dari medali yang diperoleh dalam satu kejuaraan.
Ekosistem dari Hulu hingga Hilir
Forum tersebut mengangkat kebutuhan membangun ekosistem olahraga dari hulu hingga hilir.
Di bagian hulu, pemerintah perlu memastikan pencarian bakat usia dini, pelatih yang kompeten, fasilitas dasar, dan kalender kompetisi yang konsisten.
Di bagian tengah, atlet membutuhkan dukungan sport science, kesehatan, nutrisi, pendidikan, serta perlindungan ketika mengalami cedera.
Di bagian hilir, atlet memerlukan jaminan transisi karier setelah tidak lagi aktif bertanding.
Banyak Lembaga, Perlu Pembagian Tugas Tegas
KONI, KORMI, NPCI, Bapomi, Bapopsi, Bappeda, hingga dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota turut dilibatkan dalam forum ini.
Luasnya pihak yang terlibat menunjukkan kompleksnya tata kelola olahraga di Jawa Timur.
Namun banyaknya lembaga juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan bila regulasi tidak membagi tugas secara tegas.
Raperda ini perlu menjawab siapa yang memegang data atlet dan siapa yang membiayai pembinaan di tiap jenjang.
Raperda juga harus menjelaskan bagaimana fasilitas digunakan bersama serta bagaimana prestasi olahraga disambungkan dengan pendidikan formal.
Peluang Ekonomi dari Industri Olahraga
Gagasan industri olahraga dan wisata olahraga turut dibahas sebagai peluang ekonomi baru bagi Jawa Timur.
Kompetisi yang dikelola secara profesional dapat menggerakkan sektor transportasi, penginapan, kuliner, perlengkapan olahraga, jasa kreatif, hingga promosi destinasi.
Meski begitu, orientasi komersial ini tidak boleh menggeser akses masyarakat maupun perlindungan atlet.
Standar keselamatan, transparansi penyelenggaraan, dan pembagian manfaat ekonomi harus menjadi bagian dari kebijakan sejak awal perumusan.
Menunggu Indikator yang Terukur
Rancangan regulasi ini masih perlu memuat indikator yang dapat diukur, seperti jumlah kompetisi berjenjang dan proporsi fasilitas ramah disabilitas.
Indikator lain yang dinantikan meliputi jaminan pendidikan bagi atlet pelajar, program alih profesi, serta dukungan bagi atlet perempuan dan cabang olahraga nonpopuler.
Pembaruan aturan ini membuka kesempatan mengubah pola pembinaan yang reaktif menjadi sistem yang berkelanjutan.
Jawa Timur memiliki basis atlet, sekolah, perguruan tinggi, klub, dan komunitas olahraga yang besar.
Tantangannya adalah mengikat potensi tersebut dalam jalur pembinaan yang jelas dan terbuka, yang bertahan melampaui pergantian kepengurusan maupun siklus anggaran.
Regulasi yang kuat biasanya lahir dari proses konsultasi publik yang panjang, bukan sekadar pengesahan cepat di ruang rapat.
Forum dengar pendapat seperti ini memberi ruang bagi pelaku olahraga di akar rumput untuk turut menentukan arah kebijakan yang akan mengikat mereka.
