Rapat Evaluasi Tahun Anggaran 2026
Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat evaluasi pekerjaan fisik tahun anggaran 2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Rapat ini melibatkan perangkat daerah di bidang jalan, perumahan, pengairan, dan lingkungan hidup.
Empat Bidang yang Dievaluasi
Perangkat daerah yang dibahas mencakup pekerjaan jalan, perumahan, pengairan, serta lingkungan hidup di Kabupaten Bojonegoro.
Sorotan resmi dalam rapat ini meliputi kualitas, ketepatan waktu, penggunaan anggaran, serta manfaat hasil pekerjaan bagi warga.
Serapan Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran
Persentase serapan anggaran saja dinilai tidak cukup untuk menilai kualitas sebuah proyek fisik.
Hasil fisik di lapangan dan manfaat nyata bagi warga tetap harus diuji secara langsung, bukan hanya dilihat dari laporan administratif.
Momentum Sebelum Tahun Anggaran Ditutup
Rapat ini berlangsung ketika tahun anggaran 2026 masih berjalan, sehingga koreksi masih mungkin dilakukan sebelum periode ditutup.
Keterlambatan proyek bisa berasal dari berbagai sebab, mulai dari desain, persoalan lahan, cuaca, ketersediaan material, hingga kinerja pelaksana.
Pengawasan DPRD baru bermakna bila setiap temuan diikuti tenggat koreksi yang jelas dan pemeriksaan ulang di lapangan.
Informasi yang Masih Ditunggu
Rilis resmi tidak mencantumkan nama paket proyek, persentase progres, nama kontraktor, ataupun temuan spesifik di lapangan.
Liputan lanjutan perlu meminta daftar proyek yang berisiko terlambat beserta bukti uji mutu dan rencana penyelesaiannya.
Bojonegoro tercatat memiliki sejumlah proyek infrastruktur jalan dan pengelolaan air yang menjadi perhatian warga sepanjang tahun ini.
Keterlambatan sekecil apa pun pada proyek-proyek tersebut berpotensi langsung dirasakan warga, terutama pada musim penghujan yang akan datang.
Pengawasan Anggaran Infrastruktur
Komisi D DPRD Bojonegoro secara rutin membidangi urusan infrastruktur, mulai dari jalan, perumahan rakyat, hingga pengelolaan pengairan di kabupaten ini.
Evaluasi menjelang akhir tahun anggaran menjadi momentum penting bagi dewan untuk memastikan proyek fisik selesai tepat waktu sebelum masuk periode anggaran berikutnya.
Keterlambatan proyek infrastruktur di berbagai daerah sering berujung pada denda kontraktor maupun pemutusan kontrak bila tidak kunjung rampung.
Warga biasanya merasakan dampak langsung dari proyek jalan dan pengairan yang tertunda, terutama saat musim hujan membuat jalan rusak semakin parah.
Keterbukaan informasi mengenai progres setiap paket proyek akan membantu warga ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah untuk infrastruktur publik.
Publikasi daftar paket pekerjaan secara daring juga dapat mempermudah warga melaporkan temuan di lapangan bila ada proyek yang dinilai tidak sesuai rencana awal.
Keterlibatan konsultan pengawas independen pada proyek bernilai besar juga dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang disepakati sejak awal.
Evaluasi akhir tahun seperti ini idealnya menjadi rutinitas tahunan Komisi D, bukan hanya dilakukan sesekali ketika muncul sorotan publik terhadap proyek tertentu.
