Lebih dari Satu Juta Keluarga Tercakup
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan sistem perlindungan sosial digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga.
Angka lebih dari satu juta ini menunjukkan besarnya pekerjaan administratif di balik program sosial tersebut.
Identitas warga dipadankan, kondisi rumah tangga diperbarui, dan keputusan bantuan harus dapat ditelusuri dengan jelas.
Digitalisasi dapat mempercepat proses, tetapi tidak otomatis membuat data menjadi benar atau kebijakan menjadi tepat sasaran.
Arti “Menjangkau” Perlu Diperjelas
Kata menjangkau dalam konteks ini perlu dijelaskan lebih rinci oleh Pemkot.
Istilah tersebut bisa berarti keluarga sudah tercatat, pernah diverifikasi, menerima layanan, atau sekadar masuk basis data.
Keempat keadaan itu jelas berbeda satu sama lain.
Tanpa penjelasan yang memadai, warga dapat keliru menganggap seluruh keluarga memperoleh bantuan dengan nilai dan waktu yang sama.
Data Harus Terus Diperbarui
Kualitas perlindungan sosial bergantung pada perubahan yang terjadi di tingkat rumah tangga.
Pendapatan dapat turun, anggota keluarga berpindah, terjadi kelahiran atau kematian, status pekerjaan berubah, dan rumah bisa saja terdampak bencana.
Data yang akurat kemarin dapat menjadi tidak sesuai lagi hari ini.
Pembaruan rutin dan verifikasi lapangan oleh kelurahan maupun pendamping tetap diperlukan agar data tetap relevan.
Jalur Koreksi yang Mudah Diakses
Warga juga memerlukan jalur koreksi yang mudah digunakan kapan saja.
Seseorang yang belum tercatat, salah alamat, atau dinilai tidak memenuhi syarat harus dapat mengetahui alasan dan mengajukan pembetulan data.
Mekanisme ini perlu tersedia bagi warga tanpa telepon pintar atau yang tidak terbiasa memakai aplikasi digital.
Kanal tatap muka di kelurahan, nomor layanan, dan bantuan pendamping mencegah digitalisasi menciptakan hambatan baru bagi warga.
Perlindungan Data Jadi Prioritas
Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan data pribadi warga.
Basis data sosial ini memuat identitas, alamat, komposisi keluarga, dan kondisi ekonomi setiap rumah tangga.
Pemerintah perlu membatasi akses sesuai tugas, merekam setiap perubahan, dan menetapkan prosedur bila terjadi insiden kebocoran data.
Audit publik sebaiknya menggunakan data agregat atau sampel anonim, bukan data individual penerima bantuan.
Dampak Nyata Masih Perlu Dibuktikan
Skala 1.004.298 keluarga ini menawarkan kesempatan untuk menilai hasil kebijakan secara lebih dalam.
Indikator yang bermakna mencakup waktu penyelesaian koreksi, jumlah aduan, keluarga yang diverifikasi ulang, ketepatan jadwal bantuan, dan perubahan kondisi penerima.
Klaim yang dapat dipastikan untuk saat ini adalah besarnya cakupan administratif yang dilaporkan Pemkot, sementara dampak terhadap kemiskinan belum dapat ditarik dari satu angka saja.
Sistem ini perlu diuji terhadap dua arah kesalahan, yakni keluarga rentan yang terlewat dan keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat.
Pemerintah dapat mempublikasikan metodologi serta indikator tanpa membuka informasi pribadi, sehingga warga memahami bagaimana keputusan bantuan dibuat dan dapat digugat bila keliru.
