Nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Madiun mencapai Rp576 juta. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro setempat menilai capaian tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi mulai berjalan.
Transaksi Besar, Tahap yang Beragam
Namun, nilai rupiah saja belum cukup untuk menilai apakah koperasi telah membangun usaha yang sehat dan memberi manfaat merata kepada anggota. Kabupaten Madiun memiliki 206 koperasi berbadan hukum dalam program ini.
Dari jumlah tersebut, 53 disebut sudah beroperasi. Artinya, sekitar seperempat unit telah memasuki kegiatan usaha, sementara sebagian besar masih membutuhkan penguatan kelembagaan, tempat usaha, modal, pemasok, atau pasar.
Perbedaan tahap ini penting agar target tidak disamaratakan antara koperasi baru dan koperasi yang telah memiliki pelanggan rutin. Sebanyak 25 unit yang berkembang berasal dari koperasi perempuan.
Pengalaman mengelola simpan pinjam, perdagangan kecil, atau jaringan usaha rumah tangga bisa menjadi modal sosial berharga. Meski demikian, perkembangan harus dilihat dari indikator lebih lengkap: omzet berulang, margin, anggota aktif, biaya operasional, kualitas piutang, dan proporsi transaksi yang benar-benar berasal dari kebutuhan warga desa.
Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Simkopdes. Pencatatan digital dapat memudahkan pemantauan transaksi dan laporan, tetapi manfaatnya bergantung pada ketepatan input, kemampuan pengurus, serta pemeriksaan berkala.
Sistem tidak boleh hanya menjadi kewajiban administrasi, melainkan harus membantu koperasi mengetahui stok, arus kas, pelanggan, dan risiko usaha lebih cepat. Angka Rp576 juta perlu diberi konteks periode pencatatan dan sebaran antarunit.
Bila transaksi terkonsentrasi pada beberapa koperasi, kebijakan pendampingan bagi unit lain harus berbeda. Begitu pula bila omzet berasal dari penjualan barang bersubsidi atau kontrak pemerintah, keberlanjutan pasar perlu diuji ketika dukungan awal berkurang.
Menjaga Usaha Tetap Hidup
Tindak lanjut paling relevan adalah meminta data per jenis usaha dan kecamatan tanpa membuka rahasia dagang. Cerita pengurus, anggota, dan pelanggan dapat menunjukkan apakah koperasi menurunkan biaya kebutuhan sehari-hari, membuka pasar produk lokal, atau sekadar memindahkan transaksi dari warung yang telah ada.
Nilai transaksi besar dapat berjalan bersama margin tipis atau biaya tinggi. Kualitas KDKMP akhirnya ditentukan oleh manfaat ekonomi yang bertahan, tata kelola yang dapat diperiksa, dan kemampuan berusaha tanpa ketergantungan terus-menerus.
Ada pula pertanyaan tentang hubungan koperasi dengan warung, pasar desa, dan BUMDes yang lebih dulu beroperasi. Kemitraan pengadaan dan distribusi dapat memperluas manfaat, sedangkan persaingan yang tidak sehat justru berisiko melemahkan usaha warga.
Aturan pembelian, penetapan harga, serta mekanisme keluhan perlu diketahui anggota. Pengurus juga harus mengungkap benturan kepentingan ketika pemasok memiliki hubungan pribadi atau jabatan.
Audit sederhana dapat dimulai dari kecocokan kas, stok, nota, dan laporan Simkopdes. Anggota perlu memperoleh rapat pertanggungjawaban yang dapat dipahami, bukan tumpukan angka tanpa penjelasan.
Ketika ada unit merugi, evaluasi dini lebih berguna daripada mempertahankan usaha hanya demi mengejar jumlah koperasi aktif.
