Pengawasan Bangunan Didorong Lebih Ketat
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong pengawasan keandalan bangunan diperketat di seluruh kota.
Ia menyoroti Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi yang selama ini kerap diperlakukan hanya sebagai kelengkapan administrasi.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan berkala tetap diperlukan untuk memastikan kondisi fisik gedung benar-benar sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
PBG dan SLF Bukan Jaminan Permanen
PBG pada dasarnya menilai kesesuaian rencana bangunan terhadap standar teknis, sementara SLF menyatakan sebuah bangunan layak digunakan setelah diperiksa.
Kelayakan itu dapat berubah seiring usia bangunan, renovasi, perubahan fungsi, kerusakan, atau penambahan elemen di sekitar gedung.
Satu sertifikat pada masa awal tidak menggantikan kewajiban pemeliharaan dan audit berkala oleh pengelola.
Pagar hingga Jalur Evakuasi Jadi Sorotan
Arif Fathoni juga menyoroti pagar pusat perbelanjaan yang terlalu tinggi atau terlalu dekat dengan ruang pejalan kaki.
Kondisi semacam itu dapat mempersempit pergerakan warga saat evakuasi darurat berlangsung.
Gerbang terkunci, barang yang menutup koridor, tangga darurat yang tidak terawat, dan titik kumpul yang berubah fungsi disebut sebagai risiko serupa.
Penataan keselamatan menurutnya harus berdasarkan asesmen lapangan, bukan sekadar menyeragamkan bentuk semua bangunan.
Rencana Sensor Pergerakan Tanah
Ada pula rencana pemasangan sensor pergerakan tanah yang melibatkan BMKG dan pakar geologi dari ITS.
Sensor ini diharapkan membantu deteksi dini, meski tetap bukan pengganti kesiapan warga dan petugas di lapangan.
Data dari sensor perlu dilengkapi ambang peringatan, pusat pemantauan, penanggung jawab, prosedur komunikasi, serta latihan respons rutin.
Edukasi di tingkat RT dan RW akan lebih efektif bila terhubung langsung dengan peta risiko dan jalur evakuasi yang nyata di lapangan.
Posisi Legislator dan Dasar Mandatnya
Arif Fathoni merupakan Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Golkar.
Pernyataannya soal kebijakan seluruh kota berada dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD.
Transparansi Data Jadi Kunci
Pemkot Surabaya didorong membuka jumlah bangunan wajib SLF, jumlah yang sudah bersertifikat, masa berlaku, serta temuan audit dan tindak lanjutnya.
Prioritas pemeriksaan dapat diarahkan pada fasilitas dengan kerumunan tinggi seperti sekolah, rumah sakit, pasar, mal, dan gedung pertemuan.
Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya imbauan, melainkan berkurangnya temuan berulang dan tersedianya akses evakuasi yang dapat digunakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
DPRD disebut dapat meminta daftar prioritas inspeksi, jadwal pemeriksaan, kebutuhan anggaran, hingga pembagian tugas antardinas terkait.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menjelaskan tahapan pembinaan, tenggat perbaikan, dan sanksi yang diterapkan secara konsisten kepada semua pengelola gedung.
Mitigasi Bencana Jadi Isu Jangka Panjang
Dorongan audit bangunan ini sejalan dengan upaya mitigasi bencana yang lebih luas di Surabaya sebagai kota padat penduduk.
Gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lain terus bertambah seiring pertumbuhan kota, sehingga kebutuhan pengawasan juga ikut meningkat.
Warga di Dapil Surabaya 4 maupun wilayah lain dapat menilai sendiri apakah dorongan legislator ini berujung pada keputusan formal yang nyata.
Transparansi semacam itu juga mencegah audit keselamatan hanya dilakukan setelah sebuah insiden mendapat perhatian luas dari publik.
