Target bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 2.000 rumah di Surabaya menyisakan dua pertanyaan penting: siapa yang paling membutuhkan perbaikan, dan apakah rumah yang sudah direnovasi benar-benar menjadi tempat tinggal yang lebih layak.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meninjau langsung penerima program tersebut pada Kamis, 24 September 2026, dan mendorong agar bantuan tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan, melainkan berlanjut ke penguatan kondisi ekonomi keluarga penerima.
Bukan Sekadar Angka Rumah
BSPS bersifat stimulan, sehingga capaian program tidak cukup dibaca dari jumlah rumah yang masuk daftar atau foto perubahan tampak depan saja.
Kondisi atap, dinding, lantai, ventilasi, sanitasi, dan keamanan struktur perlu dilihat sebagai satu kesatuan.
Bagi penghuni, perbedaan paling terasa biasanya muncul dari hal sederhana: rumah tidak lagi bocor saat hujan, ruang tidur tidak lembap, dan keluarga punya akses lebih aman ke air bersih serta toilet.
Kunjungan seorang wakil rakyat bisa menjadi pintu untuk memeriksa apakah kriteria penerima diterapkan secara terbuka.
Daftar calon penerima, kondisi awal bangunan, besaran bantuan, dan tahapan pengerjaan semestinya dapat ditelusuri oleh pemerintah pelaksana sesuai aturan yang berlaku.
Jika keluarga masih harus menanggung biaya tambahan, publik berhak tahu berapa besarannya dan dari mana sumbernya — tanpa itu, angka 2.000 rumah lebih tepat dibaca sebagai target program, bukan bukti bahwa seluruh kebutuhan penghuni sudah terpenuhi.
Dimensi Ekonomi yang Tak Otomatis Ikut Membaik
Rumah yang lebih aman berpotensi menekan gangguan aktivitas sehari-hari dan memberi ruang lebih baik untuk belajar atau bekerja.
Namun peningkatan pendapatan keluarga tidak otomatis terjadi begitu tembok selesai diperbaiki.
Jika ada bantuan lanjutan yang diusulkan, bentuknya perlu jelas — apakah pendampingan usaha, akses layanan sosial, pelatihan, atau rujukan ke program yang sudah berjalan — lengkap dengan ukuran keberhasilan yang bisa diperiksa beberapa bulan ke depan.
Bagi warga Surabaya, pengawasan paling berguna bila ada saluran laporan terbuka untuk rumah yang dinilai terlewat, pekerjaan yang tertunda, atau kualitas bangunan yang tidak sesuai rencana — tanpa membocorkan data pribadi keluarga penerima.
DPRD dapat meminta pelaksana menjelaskan sebaran penerima per wilayah serta kemajuan pekerjaan, lalu membandingkannya dengan temuan di lapangan, sehingga kunjungan semacam ini tidak berhenti sebagai seremoni belaka, tetapi menghasilkan daftar masalah yang benar-benar ditindaklanjuti.
Yang Perlu Dipantau Warga
Bagi keluarga penerima maupun tetangga sekitar, tanda paling mudah diamati adalah apakah pekerjaan benar-benar selesai sesuai rencana awal — bukan berhenti di tengah jalan karena bahan atau anggaran kurang.
Warga yang mengetahui rumah tetangga belum tersentuh perbaikan padahal kondisinya memprihatinkan dapat menyampaikannya lewat kelurahan atau kanal pengaduan resmi, sehingga daftar 2.000 rumah benar-benar mencerminkan keluarga yang paling membutuhkan, bukan sekadar kuota administratif yang harus dihabiskan.
