Pemkab Bojonegoro Gandeng Industri Perluas Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran

Oleh Redaksi 3 mnt baca
Ilustrasi pelatihan kerja industri bagi pemuda Bojonegoro
Ilustrasi/Jatimverse.id

Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas upaya mengurangi pengangguran lewat kerja sama dengan dunia usaha.

Perkembangan yang diumumkan pada 12 Oktober 2026 menempatkan pelatihan dan pembukaan kesempatan kerja sebagai dua jalur yang harus berjalan beriringan.

Kolaborasi dengan perusahaan dibutuhkan karena kebutuhan tenaga kerja tidak selalu sama dengan materi pelatihan umum. Industri punya standar keselamatan, ketelitian, ritme produksi, dan kemampuan teknis tertentu.

Informasi itu perlu masuk sejak penyusunan kurikulum agar peserta tidak memulai dari nol saat mengikuti seleksi.

Dimulai dari Pemetaan Kebutuhan

Pelatihan yang efektif semestinya diawali pemetaan kebutuhan. Jumlah posisi, jenis keterampilan, syarat pendidikan, pola kerja, dan lokasi penempatan perlu dijelaskan kepada calon peserta.

Keterbukaan seperti ini membantu warga menilai apakah kesempatan yang tersedia cocok dengan keadaan mereka.

Bagi pencari kerja, biaya mengikuti pelatihan tidak hanya uang. Waktu, perjalanan, dan hilangnya kesempatan bekerja sementara juga harus dihitung.

Program yang terjadwal jelas, berperalatan cukup, dan memberi sertifikat kompetensi lebih bernilai daripada pelatihan singkat tanpa jalur penempatan.

Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Kehadiran

Perusahaan mitra perlu dilibatkan sampai tahap evaluasi. Mereka bisa menguji keterampilan peserta dan memberi umpan balik kepada penyelenggara.

Jika banyak peserta gagal pada kemampuan yang sama, materi pelatihan dapat diperbaiki, bukan mengulang angkatan dengan pola lama.

Pemerintah daerah juga perlu mencatat berapa peserta yang menyelesaikan pelatihan, mengikuti seleksi, diterima bekerja, dan bertahan setelah beberapa bulan.

Data itu menunjukkan hubungan nyata antara belanja pelatihan dan berkurangnya pengangguran.

Hak Peserta dan Akses bagi Warga Desa

Perluasan kesempatan kerja harus menjaga hak peserta. Informasi upah, jam kerja, status hubungan kerja, jaminan sosial, dan penempatan wajib diberikan sebelum perekrutan.

Warga tidak boleh diminta membayar biaya yang tidak dijelaskan atau menyerahkan dokumen pribadi tanpa alasan yang sah.

Bojonegoro punya tenaga muda dari wilayah perkotaan maupun desa. Jarak ke tempat pelatihan bisa menjadi kendala bagi warga yang jauh dari pusat kabupaten.

Kelas bergerak, kerja sama dengan balai desa, atau dukungan transportasi bisa memperluas jangkauan tanpa menurunkan mutu. Kemitraan juga perlu menjangkau usaha lokal seperti bengkel, pengolah hasil pertanian, usaha jasa, dan manufaktur kecil.

Pelatihan 12 Oktober adalah bagian dari proses, bukan tujuan akhir. Publik perlu melihat hasil penempatan dan mutu pekerjaan agar kebijakan ini bisa dinilai terbuka.

Yang Perlu Dipantau Warga

Warga bisa memantau tiga hal sederhana: apakah jadwal pelatihan diumumkan terbuka, apakah perusahaan mitra menyebut jumlah lowongan, dan apakah peserta mendapat kabar hasil seleksi.

Ketiganya menunjukkan apakah kerja sama berjalan nyata. Jika salah satu tidak jelas, pemerintah daerah perlu menjelaskannya agar kepercayaan publik terjaga.

Pengangguran tidak turun hanya karena kegiatan digelar. Ia turun ketika orang yang dilatih benar-benar bekerja dan bertahan di pekerjaannya.

Wilayah: Mataraman